Pajak Penghasilan Perubahan Terakhir (Undang-Undang No.36 Tahun 2008)   Leave a comment

  1. 1.   NAMA PAJAK

PPh Pasal 21

PPh Pasal 23

PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 15

PPh Pasal 25

PPh Pasal 29

PPN

  1. 2.  URAIAN PAJAK

                   PPh Pasal 21

adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

            Dasar atau Basis

             Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

 

  1. Pegawai
  2. Penerima Pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
  3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
    1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
    2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
    3. olahragawan;
    4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
    5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
    6. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, computer dan system aplikasi, telekomunikasi, alektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
    7. agen iklan
    8. pengawas atau pengelola proyek;
    9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
    10. petugas penjaga barang dagangan
    11. petugas dinas luar asuransi
    12. distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenisnya.
  1. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
    1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
    2. perseta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
    3. perserta anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
    4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
    5. peserta kegiatan lainnya.

            Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

 

  1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka dengan syarat :

–          bukan warga negara indonesia

–          di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal

balik.

  1. Pejabat perwakilan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh deputusan menteri keuangan sepanjang bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di indonesia.

            Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

 

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, bail penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
  3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas , berupa upah haria, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah dibayarkan secara bulanan.
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama da dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan.
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

            Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

 

  1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan pemberi kerja.
  4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau sidahkan oleh pemerintah.
  5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pemotong PPh 21 :

  1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan
  2. bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah
  3. dana pendiun atau badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan badan-badan lainnya
  4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek luar negeri, pesera pendidikan, pelatihan dan magang.
  5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiaan.

2.2.1.      Tarif dan Penerapannya

  1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu ) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut :
  • Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maximum Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan), dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, di kurangan PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak)
  • Penerima Pensiun Bulanan: penghasilan bruto dikurangai biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maximun Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
  • Bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan : 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.
  1. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenekan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.
  2. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah
  3. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp. 150.000,00 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu takwin jumlahnya melebihi Rp. 1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.
  4. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/PLORI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps.21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah, Anggota TNI /POLRI Peltu kebawah / Ajun Insp./Tingkat I kebawah.
  5. Besar PTKP adalah :
Setahun Sebulan
Untuk pegawai Rp. 15.840.000 Rp. 1.320.000
Tambahan untuk pegawai yang kawain Rp. 1.320.000 Rp. 110.000
Tambahan untuk setiap anggota *)keluarga paling banyak 3(tiga) orang Rp. 1.320.000 Rp. 110.000

*) anggota keluarga adalah anggota keluarga segarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

  1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-undang pajak  penghasilan adalah :
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
s.d Rp. 50.000.000 5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000 15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp. 500.000.000 30%
  1. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

             Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Dokter

Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Salah satu jenis penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima penghasilan yang meupakan Objek pajak penghasilan, wajib membayar atau melunasi Pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang seperti dokter.

2.2.1.      Jenis Penghasilan apa saja yang diterima Dokter dikenakan Pajak Penghasilan ?

Dokter karena keahliannya atau kegiatannya dapat menerima penghasilan yang berupa :

  1. Gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji, sebagai pegawai tetap.
  2. Honorarium, komisi, atau fee sebagai tenaga ahli
  3. Uang saku, uang presentasi, uang rapat karena dokter sebagai peserta kegiatan.
  4. Hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau alat kesehatan lainnya.
  5. Laba usaha karena sebagai dokter yang buka prakek.

2.2.2.      Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dokter ?

Untuk mengetahui berapa PPh yang harus dibayar atau dilunasi dokter atas penghasilan yang diterimanya, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa pembayaran atau pelunasan PPh dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :

  1. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak pemberi hasil
  2. Penyetoran sendiri oleh wajib pajak setelah menghitung dan memperhitungkan PPh terutang selama satu tahun.

Besarnya PPh atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya yang terkait dengan gaji, honorarium, komisi, atau fee, hadiah, bonus, gratifikasi, uang saku, uang presentasi dan uang rapat, yang diberikan oleh pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong, ditentukan melalui penghitungan yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut. PPh yang terhutang ini disebut juga PPh Pasal 21 karena diatur dalam pasal 21 di UU PPh. Tarif yang digunakan untuk pemotong PPh Pasal 21 khusus untuk dokter (tenaga ahli) adalah :

  1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21. Dasar Pengenaan da Pemotongan ditentukan sebesar 50% dari jumlah brutto dan
  2. Tarif 15% dari jumlah bruto (bersifat final) khusus untuk penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang dananya berasal dari APBN/APBD serta yang menerimanya PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara golongan III?a ke atas atau Letnan Dua ke atas.

            PPh Pasal 23

adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

            Dasar atau Basis

Pemotongan dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

  1. Pemotong PPh Pasal 23 :
  2. badan pemerintah
  3. subjek pajak badan dalam negeri
  4. penyelenggara kegiatan
  5. bentuk usaha tetap (BUT)
  6. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  7. wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  8. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
  9. WP dalam Negeri
  10. BUT

            Tarif dan Objek PPh Pasal 23

  1. 15% dari jumlah bruto atas :
  2. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti
  3. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
  4. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  5. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa management, jasa kontruksi, dan jasa konsultan.
  6. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
    1. jasa penilai
    2. jasa aktuaris
    3. jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
    4. jasa perancang
    5. jasa pengeboran dibidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT
    6. jasa penunjang dibidang penambangan migas
    7. jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas
    8. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
    9. jasa penebangan hutan
    10. jasa pengolahan limbah
    11. jasa penyedia tenaga kerja
    12. jasa perantara dan/atau keagenan
    13. jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI
    14. jasa kustodian/ penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
    15. jasa pengisisan suara
    16. jasa mixing film
    17. jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
    18. jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi
    19. jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, da/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin da/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
    20. jasa maklon
    21. jasa penyelidikan dan keamanan
    22. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
    23. jasa pengepakan
    24.  jasa penyediaan tempat dan/ atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
    25. jasa pembasmi hama
    26. jasa kebersihan atau cleaning service
    27. jasa katering dan tata boga
    28. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
    29. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilanyang dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau meterial (dibuktikan dengan faktur pembelian)
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur taihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga)

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku :

  • Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
  • Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

            PPh Pasal 4 Ayat 2

            Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apertemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang pajak penghasilan yang bersifat final.

Yang tidak termasuk persewaan tanah dan atau bangunan yang terutang pajak penghasilan yang bersifat final apabila persewaan kamar dan ruang rapat dihotel dan sejenisnya.

            Objek dan Tarif

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

 

            Pemotong PPh

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah :

  1. apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan, dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terhutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan.
  2. apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut pada butir 1 di atas, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

            Saat Terhutang, Penyetoran, dan Pelaporannya

  1. Saat terhutang

PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa.

  1. Penyetoran dan Pelaporan
  • Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
  • Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
  • Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPH yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
  • Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasa 4 ayat (2)

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan degan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

            PPh Atas Jasa Konstruksi

Pengertian :

  1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konsultasi.
  2. Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencangkup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bentuk fisik lain.
  3. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  4. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan.
  5. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakn.
  6. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk betuk usaha tetap yang memerlukan jasa konstruksi.
  7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
  8. Nilai kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

            Subjek dan Objek Pajak

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi.

            Tarif

Memiliki Kualifikasi Usaha

Bantuk Pekerjaan Klasifikasi Usaha Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2%* Final
Menengah & Besar 3%* Final
Perencanaan & Pengawasan Kecil, Menengah & Besar 4%* Final

Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha

Bentuk Pekerjaan Tarif Sifat
Pelaksanaan Konstruksi 4%* Final
Perencanaan & Pengawasan Konstruksi 6%* Final

* dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

  1. Nomor kode MAP dan nama formulir SPT
No. Kode MAP Nama Formulir SPT
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
411121 100 SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan /atau Pasal 26
411211 100 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)
411126 200 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
411128 409 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL 4 AYAT (2)
411124 100 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Posted Juni 23, 2012 by susantodharmawi in Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: